Peluang Korupsi dalam Penanganan Covid-19

 1,126 total views,  2 views today

Opini– Apakah ada peluang praktik korupsi dalam penanganan penyebaran Covid-19? Iya, ada peluang! Bagaimana melacak peluang itu? Tulisan sangat sederhana ini merupakan sebuah pembacaan terhadap peluang praktik korupsi dalam penanganan Covid-19. Tentunya, pembacaan terhadap peluang itu merupakan sebuah upaya melacak kemungkinan modus operandi (cara kerja) praktik korupsi. Pelacakan terhadap peluang, membantu siapapun untuk mencegah dan menutup lubang-lubang kemungkinan supaya korupsi tidak terjadi.

Pada masa wabah Covid-19 ini, selain persoalan keganasan virus tersebut dengan penyebarannya yang cepat dan daya mematikan yang kuat, persoalan krusial lain adalah anggaran untuk menangani virus. Pemahaman yang jernih terhadap perkara anggaran penanganan Covid-19, dimulai dengan memperhatikan empat hal dasar berikut.

Empat hal dasar

Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten) telah menetapkan anggaran pembangunan dan belanja tahun 2020. Pemerintah pusat dengan APBNnya dan pemerintah daerah dengan APBDnya. Baik APBN dan APBD ditetapkan berdasarkan nomenklaturnya masing-masing. Penetapan APBN dan APBD tidak memperhitungkan kedatangan wabah Covid-19 dengan daya merusak dan mematikan yang sangat tinggi.

Kedua, kenyataan sekarang adalah Covid-19 mewabah dengan segala dampaknya. Korban sudah berjatuhan. Orang-orang yang sehat terancam kehidupannya. Kepanikan dan kegelisahan memenuhi ruang batin banyak orang. Aktivitas kehidupan dalam berbagai bidang berlangsung dalam ketidaknormalan. Relasi sosial antarmanusia berubah secara signifikan, entah saling curiga satu sama lain maupun tumbuh solidaritas-empati kepada sesama yang paling rentan oleh dampak Covid-19.

Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak dengan cara mengambil langkah cepat dan taktis untuk mengatasi masalah kedua di atas demi menyelamatkan rakyat. Untuk itu, anggaran diperlukan. Akan tetapi pemerintah tidak bisa menabrak begitu saja nomenklatur yang mengatur penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD. Apabila pemerintah (pusat dan daerah) melanggar nomenklatur pengalokasian dan penggunaan anggaran 2020, maka konsekuensi hukum sudah menghadang di depan. Meskipun dengan alasan kemanusiaan sekalipun dan atas dasar alasan itu pemerintah menabrak nomenklatur, maka pemerintah melanggar hukum. Lalu, apa jalan keluarnya?

Keempat, pemerintah mensiasati poin pertama tanpa melanggar nomenklatur. Siasat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi poin kedua tersebut agar poin ketiga di atas terpenuhi, yakni hak rakyat akan kesehatan (selamat dari ancaman wabah Covid-19) terpenuhi.

Pada poin ke berapa peluang terjadi praktik korupsi? Poin keempat! Peluang korupsi dalam siasat anggaran bertautan erat dengan otoritas pemimpin mengelola pemerintahan dan pelayanan publik, khusus menangani Covid-19. Perihal hubungan otoritas pemimpin publik dan peluang korupsi, dapat ditelusuri mulai dengan melacak legitimasi otoritasnya. Hal itu lebih mudah dirumuskan dengan mengajukan pertanyaan: apa jenis legitimasi yang mendasari otoritas pemimpin publik dalam mengelola anggaran penanganan Covid-19?

Memahami legitimasi otoritas

Perihal legitimasi otoritas pemimpin publik – yang berimplikasi pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik – filosof Max Weber menggolongkannya dalam tiga jenis legitimasi, yakni legitimasi tradisional, legitimasi kharismatis, dan legitimasi rasional (B. Herry Priyono, 2018). Memahami dengan baik tiga jenis legitimasi itu, memudahkan siapapun untuk mengendus peluang korupsi dalam penanganan Covid-19.

Pertama, legitimasi tradisional. Tumpuan legitimasi otoritas tradisional adalah kepercayaan terhadap kekeramatan tradisi yang terwariskan secara turun-temurun. Pemimpin (pemegang otoritas) publik yang melanjutkan tradisi yang keramat adalah pemimpin yang legitim, pemimpin yang sah. Pihak-pihak yang berada dalam lingkaran inti pemimpin, dipilih oleh pemimpin karena kedekatan dan kepatuhan. Rakyat pun dituntut oleh pemimpin agar patuh.

Dasar kepatuhan mereka adalah loyalitas pada pemimpin sebagai tuan. Jika ada orang-orang yang dipilih mengkritik dan melawan, kritik dan perlawanan tertuju pada pemimpin sebagai pribadi atau sebagai tuan. Hal yang sama berlaku juga pada rakyat biasa. Pemimpin akan memperkarakan pihak-pihak yang mengkritik dan melawan dengan berbagai cara.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, legitimasi tradisional tersebut terwujud dalam pemerintahan patrimonial (patrimonialisme). Tata kelola pemerintahan dan tata kelola pelayanan publik berdasarkan status/hak tradisional. Seorang pemimpin publik zaman ini dapat bermental patrimonial manakala mempimpin pemerintahan, meskipun ia dipilih melalui sistem demokrasi prosedural.

Kedua, legitimasi kharismatis. Tumpuan legitimasi pemimpin kharismatis adalah rasa dan sikap devosional terhadap pemimpin. Pemimpin dipercaya sebagai sosok yang memiliki kesucian, ditetapkan oleh sang ilahi sebagai pemimpin atau sebagai titisan dewa. Orang-orang yang diangkat oleh pemimpin untuk membantunya adalah orang-orang yang disebut sebagai abdi. Pengabdian merupakan prinsip pokok dalam menjalankan kepemimpinan. Dasar pengambilan berbagai keputusan oleh pemimpin yang berlegitimasi kharismatis adalah kehendak pribadi, wangsit, ramalan, mimpi, dan klaim mitis lainnya.

Dalam konteks kepemimpinan publik era demokrasi dewasa ini, rakyat dapat memilih pemimpin karena alasan legitimasi kharismatis, meskipun pemilihan melalui sistem demokrasi prosedural. Pemimpin era modern, apabila ia bermental legitimasi kharismatis, maka tata kelola pemerintahan dan tata kelola pelayanan publik berpola pemimpin yang berlegitimasi tradisional. Sebaliknya, jika ia bermental legitimasi rasional, tata kelola pemerintahan dan tata kelola pelayanan publik berbasis legitimasi rasional.

Ketiga, legitimasi rasional. Legitimasi ketiga ini berlaku dalam demokrasi modern. Otoritas bersifat legal-rasional. Pemimpin publik yang berlegitimasi rasional dipilih dan diakui oleh publik (masyarakat) berdasarkan hukum formal yang berlaku dan pemilihannya melalui mekanisme demokratias. Legitimasi rasional adalah basis demokrasi modern dan basis kepemimpinan modern.

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang dijalankan pemimpin berlegitimasi rasional, berlangsung dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum formal yang berlaku. Sistem pemerintahan modern dibuat agar pemimpin publik menata dan mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Orang-orang yang bekerja bersama pemimpin direkrut berdasarkan sistem modern dan berdasarkan hukum modern yang berlaku. Kompetensi, integritas, dan kapabilitas adalah syarat-syarat dasar yang harus terpenuhi dalam diri mereka. Jadi, baik pemimpin publik dan orang-orang yang bekerja dalam tubuh pemerintahan di semua level, tunduk dan patuh pada sistem pemerintahan modern.

Pertanyaan lebih lanjut, mungkinkah pemimpin publik zaman ini mengidab mentalitas yang berakar pada legitimasi tradisional dan kharismatis, sehingga tata kelola anggaran penanganan Covid-19, justru memberikan peluang untuk praktik korupsi?

Tata kelola yang patrimonialistik

Di tengah deraan wabah Covid-19, pemerintah baik pusat maupun daerah mau tidak mau, harus mensiasasti anggaran publik (APBN dan APBD) untuk menangani wabah itu. Dalam selubung deraan dan ancaman Covid-19, pemerintah berpeluang mengedepankan legitimasi tradisional dan jatuh ke dalam pemerintahan patrimonialistik.

Kekuasaan pemerintahan yang patrimonialistik berasal dari legitimasi tradisional. Ciri-cirinya jelas. Ciri pertama dari kekuasaan yang demikian adalah kontrol personal secara maksimal atas apa yang dikuasainya. Ciri ini melahirkan pemerintahan personal. Ciri berikutnya adalah tuntutan terhadap pihak yang dikuasai supaya patuh dan loyal. Karena legitimasinya adalah tradisional dan pemerintahan personal, maka imbalan untuk kepatuhan dan loyalitas adalah insentif dan material. Ciri lainnya adalah anti-kritik. Kritik adalah serangan terhadap pribadi pemimpin. Konsekuensinya jelas bagi pengkritik: memperkarakannya dengan berbagai cara.

Pemimpin publik zaman ini – meskipun dipilih berdasarkan legitimasi rasional – tetapi bila bermental legitimasi tradisional, berpeluang membelokkan birokrasi modern ke jalur tata kelola pemerintahan yang patrimonialistik. Wujud konkritnya dalam praktik patronase, kooptasi, favoritisme, pemberian imbalan dan jabatan. Berbagai wujud konkrit itu disebut korupsi. Pada titik inilah, korupsi adalah penyelewengan kekuasaan atau jabatan publik pemerintahan demi keuntungan pribadi.

Pemerintah sebagai pemimpin publik – khususnya pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten yang pengawasan publiknya lemah – dapat dengan mudah menggunakan legitimasi tradisional untuk mengelola anggaran penanganan Covid-19 secara patrimonialistik. Ia berpeluang menggunakan otoritasnya untuk menggunakan pendekatan kooptasi dan favoritisme dalam pemburuan rente.

Rente adalah sebuah nilai ekonomi yang dikondisikan sedemikian rupa, supaya menjadi langka. Karena langka maka akan diperebutkan. Usaha merebut nilai ekonomi yang langka itulah yang disebut pemburuan rente. Praktik konkrit perburuan rente adalah monopoli. Kompetisi mendapatkan monopoli atau menjadi bagian dari monopoli ditempuh dengan berbagai cara, misalnya suap, kolusi, gratifikasi, hadiah, lobi, dan penggerakkan jaringan nepotis (B. Herry Priyono, 2018).

Gubernur dan bupati sebagai pemimpin publik dan pemegang otoritas pemerintah daerah, dengan mentalitas legitimasi tradisional dalam dirinya, berpeluang masuk dalam jaringan dan membuka ruang bagi para pihak untuk memburu rente, khususnya dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Modus operandi konkritnya bisa tampak dalam penunjukkan langsung pengadaan APD (alat pelindung diri) kepada pihak tertentu. Itulah yang disebut monopoli pengadaan barang dan jasa. Itulah wujud konkrit tata kelola anggaran penanganan Covid-19 secara patrimonialistik.

Makin rumit lagi, pemegang otoritas pemerintah daerah kerap kali menggunakan dalil-dalil mulia untuk menyelubungi praktik perburuan rente: pemerintah daerah mempunyai kewenangan diskresi, membantu rakyat kok pakai syarat, dalam situasi darurat keputusan segera ditetapkan, dsb.

Jadi, meskipun sedang dalam deraan wabah Covid-19, radar antikorupsi harus tetap aktif, supaya negeri ini tidak terperosok ke dalam jurang masalah sosial baru pasca-berakhirnya wabah Covid-19. Tutup semua lubang kemungkinan korupsi anggaran penanganan virus pandemik ini.