Covid-19, Misi Kemanusiaan, dan Peran Aktivis

 300 total views,  2 views today

Elfridus Leirua Rivani Sebleku (Rivan Sebleku) Mahasiswa Fakultas Hukum Undana/Foto: doc. Pribadi

 

Opini– Hari ini, dunia nasional dan internasional sedang dirongrong oleh wabah Covid-19, muncul respon dari berbagai pihak baik itu lembaga pemerintah, non pemerintah, pimpinan agama, kelompok masyarakat dari kaum kapital/kelompok kelas atas hingga kaum miskin marhaen/kelompok kelas bawah hingga munculnya respon dari aktivis sosial – politik dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mulai dari aktivis mahasiswa, kelompok pemuda, masyarakat dan sebagainya yang menyatakan dirinya seorang aktivis.

Sejauh ini, pemerintah dengan giatnya bersama paramedis dan lembaga lainnya giat melakukan penanganan serta pencegahan lewat berbagai kebijakan yang salah satunya adalah sosial distancing, hingga kelompok masyarakat kapital atau kelas atas dengan responnya melakukan panic buying dan Si  Marhaen/kelompok kelas bawah yang sebagiannya memilih tetap bekerja agar tak mati kelaparan dan terus berharap menerima bantuan APD (Alat Pelindung Diri) kesehatan dari pemerintah dan swasta.

Dari berbagai respon tersebut, tidak ketinggalan juga aktivis sosial – politik yang juga memberikan respon terhadap persoalan Covid-19 ini, meski lewat cuitan pada dinding media sosial dan pendapat dalam diskusi-diskusinya, telah muncul pendapat dan pandangan beragam dari masing-masingnya seperti Covid-19 adalah senjata Biologis, Covid-19 adalah alat pertempuran ekonomi dan politik hingga tidak sedikit menyimpulkan bahwa Covid-19 adalah alat pengalihan isu dari persoalan kebangsaan sebelumnya.

Jauh sebelum Indonesia dinyatakan positif Covid-19, kaum aktivis sedang dalam tugas dan perjuangan untuk melawan ketimpangan, penindasan, dan berbagai perjuangan lainnya atas nama misi kemanusiaan. Sebut saja perjuangan dalam menolak Omnibus Law; suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang dinilai penuh ketimpangan dan penyimpangan berdasarkan kajiannya.

Kaum aktivis memulai perjuangannya, mulai dari wacana Omnibus Law hingga sampai pada Indonesia dinyatakan Positif Corona pada Februari 2020. Hadirnya persoalan Covid-19, tentu berdampak besar pada perjuangan kelompok aktivis dalam menolak   pengesahan Omnibus Law. Apalagi, Pemerintah Indonesia melalui  Presiden Joko Widodo telah menghimbau seluruh masyarakat untuk melakukan Sosial Distancing yang salah satu implementasinya adalah diberlakukan sistem belajar e- learning atau daring hingga dikeluarkannya Maklumat Kapolri yang salah satu poin di dalamnya adalah melarang masyarakat untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat mengumpulkan masa seperti unjuk rasa/demonstrasi massa.

Berbagai hal tersebut, tentu dengan sendirinya telah berdampak besar terhadap perjuangan kaum aktivis dalam menolak Omnibus Law serta perjuangan lainnya. Persoalan Covid-19 telah mengalihkan perhatian publik dari isu persoalan bangsa lainnya yakni salah satunya adalah RUU Omnibus Law. Hingga hari ini, sekian banyak Aktivis terus mengampanyekan penolakannya terhadap RUU Omnibus Law, bahkan  tidak peduli terhadap Covid-19 yang katanya mengalihkan isu persoalan kebangsaan lainnya tersebut.

“Covid-19 dan Misi Kemanusiaan Aktivis”

Hingga hari ini, masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 dan meninggal dalam lingkup internasional dan Indonesia terus meningkat setiap harinya. Laju persebaran Covid-19 sampai dengan saat ini belum bisa dibendung atau diputuskan rantai penyebarannya. Covid-19 terus mengancam kenyamanan manusia baik dari dari sisi kesehatan dan berbagi aspek kehidupan lainnya yang ikut terdampak olehnya. Melihat hal ini, bagi saya persoalan Covid-19 seharusnya diletakan sebagai persoalan prioritas dalam penuntasannya oleh setiap unsur masyarakat termaksud aktivis. 

Aktivis sosial – politik saat ini mestinya kita bergotong royong bersama pemerintah dan lembaga lainnya untuk menuntaskan persoalan Covid-19. Urusan persoalan politik lainnya bahkan Omnibus Law sekalipun tidak dapat kita kaitkan dengan Covid-19. Meletakan Covid-19 sebagai persoalan prioritas bukan berarti kita sedang mengesampingkan atau melupakan persoalan bangsa lainnya, sayapun paham apa tugas dan perjuangan kaum aktivis jika setiap panggilan perjuangan atas nama misi kemanusiaan maka Covid-19 juga adalah persoalan yang mesti ditanggapi secara serius oleh kaum aktivis. Berhentilah kita dengan sikap tidak peduli terhadap persoalan ini dan terus mengaitkannya dengan persoalan politik.Bukankah persoalan Covid-19 adalah persoalan Kemanusiaan? Semestinya kita sadar bahwa diatas segala kepentingan, yang terpenting hanyalah kepentingan kemanusiaan. Saya ingat jelas Presiden ke- 4 Indonesia kita Abdurrahman Wahid pernah mengatakan “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”.

Untuk itu, dengan terus meningkatnya angka positif dan korban meninggal akibat Covid-19, sebagi kaum aktivis mestinya telah terpanggil hati nuraninya untuk ikut gotong royong dalam memerangi persoalan Covid-19. Saat ini, saya merasa perlu dan harus aktivis ikut dalam perjuangan kemanusiaan ini. Jangan lagi kita mempersalahkan satu dengan lainnya dan bersikap tidak peduli apa lagi karena Covid-19 telah mengalihkan perhatian publik dari persoalan kebangsaan lainnya tetapi mari kita bersatu dalam misi perjuangan ini bersama setiap elemen termasuk pemerintah.

Saya yakin betul bahwa pemerintah saat inipun telah meletakan persoalan Covid- 19 sebagai prioritas persoalan bangsa, lalu kita? Dimana kaum aktivis? Mesti berapa banyak korban lagi untuk menyadarkan kita dan membuat kita peduli? Ayo gotong royong melawan Covid-19. Jika ditanya bagaimana caranya, saya yakin betul, setiap kelompok aktivis paham apa yang mesti dilakukannya dalam memerangi Covid-19.

Diakhir tulisan ini, dari rumah saya mengucapkan turut berdukacita kepada seluruh korban meninggal akibat Covid-19 dan doa dan pengharapan kepada dunia yang  sedang bertempur melawan Covid-19.
Semoga lekas berakhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.

Penulis: 

Elfridus Leirua Rivani Sebleku(Rivan Sebleku) Mahasiswa Fakultas Hukum Undana

AktivisGerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

Ketua Umum AML Kupang(2017-2019).