Dampak Covid-19, Nasib Nelayan Perlu Diperhatikan Pemerintah

 303 total views,  2 views today

GoNTT.com Meluasnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke seluruh pelosok negeri memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pada semua sektor, termasuk pada mereka yang selama ini berjibaku pada sektor informal. Salah satunya adalah mereka yang sehari-hari berkerja sebagai nelayan.

Menanggapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur tidak tinggal diam. Berikut keterangan rilis WALHI NTT yang diterima gontt.com dari Divisi Media dan Komunikasi WALHI NTT, Dominikus Karangora, Sabtu (11/04/2020) sore:

Di masa pandemi ini, nelayan dibenturkan dengan pilihan yang sulit yaitu berhenti bekerja agar bebas dari Covid-19 atau terus berkerja agar bebas dari kelaparan. Kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 belum terealisasi hingga ke pelosok-pelosok negeri sehingga kita tau dari kedua opsi ini mana yang akan menjadi pilihan untuk para nelayan.

Pilihan nekad nelayan untuk terus bekerja tidak semata untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih dari itu, nelayan sebagai salah satu kelompok di barisan depan untuk mumutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tugas nelayan adalah memenuhi kebutuhan protein hewani sebagai sumber energi yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita.

Ketangguhan nelayan saat ini merupakan bagian dari kunci untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bayangkan jika tidak ada nelayan yang siap sedia memenuhi kebutuhan protein kita sedangkan saat ini kita butuh protein agar kekebalan tubuh kita tetap terjaga. 

Himbauan pemerintah pusat mulai dari Social Distancing hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berimbas pada aktivitas ekonomi khususnya di Pulau Flores dan Lembata. Langkah ini menjadi beban baru bagi nelayan sebab persoalan kesejahteraan nelayan yang belum selesai diurus, nelayan disambut lagi dengan masalah baru yaitu terganggunya rantai dagang perikanan.

Pentingnya peran nelayan sebagai penyuplai protein harus dibarengi dengan kebijakan perlindungan sosial bagi nelayan. Sebab, terganggunya rantai dagang perikanan berdampak pada pendapatan nelayan dan kebutuhan protein bagi masyarakat.

Di masa pendemi ini, nelayan mengeluhkan bahwa pendapatan sehari hanya bisa dipakai untuk makan dan membeli bahan bakar. Kebutuhan pokok lainnya juga sulit dipenuhi. Ada rasa khawatir bahwa apakah bulan ini tetap membayar angsuran bank atau tidak sebab tidak ada lagi uang yang disimpan.

Untuk itu, pemerintah harus mengatur SOP kesehatan yang diberlakukan di pasar sehingga masyarakat merasa nyaman untuk tetap belanja termasuk membeli ikan. Dengan adanya stimulus ini, tentu secara otomatis rantai dagang perikanan tidak terganggu.

Sebenarnya sudah ada Protokol Kesehatan Badan Kesehatan Dunia (WHO), pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga telah mengeluarkan SOP kesehatan, namun banyaknya informasi yang beredar membuat masyarakat menjadi bingung. Selain itu, pasar adalah tempat bertemunya banyak orang maka pemberlakukan SOP kesehatan di pasar harus ada pengawasan khusus oleh pemerintah daerah.

Pemberlakuan dan pengawasan SOP kesehatan di pasar akan menguntungkan nelayan, pembakul dan masyarakat sebagai konsumen. Nelayan dan pembakul tetap memiliki pendapatan dan masyarakat sebagai konsumen tetap mengkomsumsi protein hewani.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah di Pulau Flores dan Lembata adalah penambahan biaya untuk penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat sebesar 405,1 Triliun harus benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan.

Ada nelayan berpenghasilan rendah yang sampai hari ini belum bisa menikmati pembebasan dan keringanan tarif listik karena kurangnya akses informasi dan akses teknologi. Ada nelayan masih merasa cemas apakah angsuran koperasi atau bank terus berjalan atau tidak.

Ada banyak kendala yang terjadi yang kemudian berdampak pada nelayan di masa pendemi ini. Contoh yang kami sampaikan adalah sedikit dari banyaknya kendala yang terjadi. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan bahwa realisasi dari kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi nelayan sehingga kebutuhan protein hewani kita di masa pendemi ini tetap tersedia.

Penulis : Dominikus Karangora

Editor : Emanuel Boli