Vicktor Babak Belur Dianiaya Polisi Kupang, PMKRI: Itu Mengangkangi UU

 1,006 total views,  5 views today

Kupang, GoNTTcom– Menyikapi tindakan salah tangkap, interogasi disertai penganiyaan terhadap  Frengky Dian Vicktor Riwu (43), warga Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, diduga dilakukan oleh Kanit Buser Aipda YS bersama beberapa anggota  Buser Polres Kupang Kota pada, Senin (27/4/2020) di Markas Polresta, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius tidak tinggal diam.

PMKRI Kupang memandang perlu untuk menyampaikan beberapa sikap,  kritik, dan catatan sebagai wujud solidaritas terhadap korban Vicktor Riwu atas aksi premanisme dan tindakan sewenang-wenang terhadap korban oleh oknum Polres Kupang Kota.

Menurut kajian PMKRI, seperti dijelaskan dalam press release yang diterima media ini, Kamis (30/4),   dalam amanat UUD 45, Undang Undang Kepolisian Republik Indonesia, dan Perkapolri.​ Dalam UUD 1945, pasal 30 ayat 4, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang  keberadaanya wajib menjaga keamanan dan ketertiban dengan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, polisi berpedoman padan peraturan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Diterangkan bahwa dalam manajemen pelaksanaan penegakkan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan, polisi wajib mematuhi ketentuan dan  kode etik (code of conduct) berdasarkan peraturan (Perkapolri) no. 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia.

Konteks wilayah penegakan hukum Polda NTT, ketiga rujukan di atas dijelaskan oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng sebagai berikut:

Pertama, oknum polisi Buser Polres Kupang Kota telah mengangkangi amanat undang undang. Kehadiran Polisi tidak lagi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan yang profesional, namun justru itu sebagai tindakan premanisme yang merusak wajah institusi dan merendahkan harkat martabat manusia.

Kedua, tindakan oknum dimaksud telah melanggar  asas proporsionalitas sesuai pedoman yang berlaku karena telah mengabaikan sejumlah aturan dan hak asasi manusia  yang diatur dalam Perkapolri, pasal 5, ayat 2, tentang hak yang melekat dan wajib dilindungi tanpa dirampas atau dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun (non-derogable rights).

Isi dari Perkapolri tersebut di atas di antaranya hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani tanpa paksaan, dalam hal ini upaya interogasi dengan memaksa seseorang untuk mengakui kesalahan berupa menekan disertai pemukulan dan penganiayaan, yang juga diatur dalam pasal 13, huruf a, hal penyelidikan, bahwa polisi dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan,” terangnya.

Kemudian, pasal 7, hubungan polisi dan HAM telah mengisyaratkan,  polisi dalam bertindak wajib memahami konvensi sebagaimana dalam konvensi menentang penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat,” jelasnya.

​Salah tangkap, penahanan, interogasi dan penganiayaan terhadap seseorang dengan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas adalah sesuatu yang biadab dari tindakan barbar karena  melanggar asas legalitas dengan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam penindakan sebagaimana diatur dalam Perkapolri, pasal 11, ayat 1, huruf a, b , c dan d.

Dari uraian singkat di atas, maka, kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Kupang menyampaikan beberapa tuntutan:

Pertama, mengutuk tindakan oknum kepolisian Polres Kupang Kota.

Kedua, mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur, segera menindak lanjut laporan dugaan tindakan penganiayaan secara proposional, transparan dan adil.

Ketiga, mendesak Kapolda NTT segera memecat oknum polisi dimaksud, apabila  terbukti melakukan tindakan pidana

Keempat, mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur, segera mengoptimalkan semangat reformasi dengan melakukan evaluasi sistem pembinaan aparatur dengan landasan nilai dan moralitas sebagai upaya menghilangkan kultur militeristik, serta melakukan restrukturisasi jajaran  Polres wilayah NTT dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Kelima, mendesak Polda NTT, melalui Kabid Propam, agar ​segera naikan berkas persidangan perkara pelanggaran kode etik, nomor: STPL/3/I/Huk.12.10./2020/Yanduan, sebagaimana perkembangan kasus telah dilakukan gelar perkara dengan melibatkan seluruh unsur penyeledikan Propam Polda NTT, dengan rekomendasi terdapat dugaan tindakan pidana dengan terduga PA, oknum Satlantas Polres Kupang Kota.

Penulis: Pers PMKRI Kupang
Editor: Emanuel Boli