Gelar DT, Aktivis NTT Kupas Pro dan Kontra RUU Omnibus Law

 310 total views,  1 views today

Diskusi terbatas membahas pro dan kontra RUU Omnibus Law di aula Celebes Resto, Kayu Putih, Kota Kupang/Foto: Emanuel Boli 

 

Kupang, GoNTT.com- Sejumlah aktivis di Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan diskusi terbatas mengupas pro dan kontra Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law di aula Celebes Resto, Kayu Putih, Kota Kupang, Kamis (09/04/2020) sekitar jam 10.00 WITA.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Garda Pemuda NKRI yang melibatkan perwakilan aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi kepemudaan berskala nasional di Kota Kupang dengan terus menerapkan physical distancing.

Omnibus Law menjadi isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Fakta itu membuktikan bahwa perkembangan hukum yang ada saat ini sudah menuntut lebih dalam untuk diperhatikan bersama.

Perdebatan yang sedang hangat saat ini seolah-olah menuntut kita untuk ikut
menilai apa politik hukum pemerintahan Joko Widodo periode kedua.

Perdebatan yang berfokus kepada bagian formil maupun materiil terus menerus bergulir di antara ahli hukum, aktivis mahasiswa, pemuda, dan tokoh-tokoh akademisi yang ada.

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipker) menjadi yang pertama kali dibahas dan langsung menuai perdebatan yang menciptakan pro dan kontra di berbagai lapisan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, akademisi hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, Andi Irfan, S.Hi, M.H mengatakan, meski Republik Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19, namun kita juga tidak sedang paranoid dengan virus tersebut. Kita harus cerdas melihat fenomena Indonesia hari ini selain Covid-19.

Dalam perspektif hukum soal RUU Omnibus Law, Andi menjelaskan, rumusan konstruksi RUU harus memerhatikan aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis.

Irfan menegaskan, suatu produk undang- undang harus berangkat dari jiwa bangsa ini adalah Pancasila yang mengelola ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. Ekonomi yang bertumpu pada rakyat. Perundang-undangan apapun termasuk Omnibus Law harus berjiwa filosofi Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

“Suatu perundang-undangan yang baik adalah tidak menuai penolakan dari rakyat. Undang-undang harus selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah itu.

Lanjut Irfan, dari aspek Yuridisnya, suatu produk undang-undang harus taat prosedural. Mulai dari tahap pengusulan sampai dengan pengundangan. Produk hukum yg baik adalah produk hukum yg tidak cacat yuridis. Anti nomi. Tidak boleh multitafsir. Tidak boleh Lex vacum.

Sedangkan dari aspek sosiologisnya, suatu produk undang-undang tidak boleh menuai penolakan dari rakyat. UU harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Jika suatu undang-undang yang menyimpag dan eksklusif justru akan yang mengkriminalkan masyarakat.

Mantan aktivis HMI Makassar itu menuturkan, RUU Omnibus Law mestinya memerhatikan tiga aspek tersebut di atas. Selain itu, ia menambahkan bahwa suatu produk undang-undang harus partisipatif, inklusif, dan transpantif,” tuturnya.

Omnibus Law dari tahap penyusunannya terkesan terburu-buru. Pemerintah menambahkan seratus hari pembahasan RUU Omnibus Law namun karen Covid-19 kemudian menjadi molor. Padahal, menyusun suatu perundang-undangan dalam tempo seratus hari itu terlalu singkat. Omnibus Law akan menjadi produk undang-undang yang berbeda karena akan mengakumulasi sembilan puluh tujuh perundang-undangan,” tandasnya.

Hal senada disampaikan oleh Umbu Ferdi Tay Hambandima bahwa DPR jangan terburu-buru menetapkan RUU Omnibus Law menjadi UU. Pemerintah dan DPR perlu melakukan sosialisasi lagi kepada masyaraka,” demikian kata Ketua Umum GMKI Cabang Kupang itu.

Sementara itu, Yanuarius Bere Helo menilai bahwa Omnibus Law sangat bermasalah dari berbagai aspek di antaranya: upah minimum kab/kota hilang, pesangon menurun, outsourching makin bebas, sanksi pidana hilang, jam kerja dieksploitasi, status kontrak tenaga kerja susah jadi tenaga kerja tetap, TKA makin bebas, PHK dipermudah, Jamsos, kesehatan dan pensiun akan hilang.

Oleh sebab itu, kami berharap ke pihak pemerintah agar segera mensosialisasikan kepada seluruh elemaen baik mahasiswa dan masyarakat agar tidak menjadi sebuah pertanyaan dan tidak menimbulkan keresahan di kehidupan sosial berbangsa dan bernegara,” harap aktivis PMII Cabang Kupang itu.

Di tengah gempuran pandemi Covid-19, aktivis NTT juga berharap agar virus ini segera hilang dari bumi Indonesia sehingga pro dan kontra RUU Omnibus Law, perlu disosialisasikan dalam bentuk seminar atau focus grup discussion (FGD).

Penulis: Emanuel Boli